Kamis, 08 Maret 2012

Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dan Wakil Menkumham Denny Indrayana kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka kalah atas gugatan soal kebijakan pengetatan pembebasan bersyarat dan remisi narapidana korupsi. Gugatan para penggugat diwakili oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Akibatnya, Menkumham harus mencabut dan menunda pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap tujuh narapidana kasus korupsi hingga ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kewajiban ini timbul setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menilai SK tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Ketua majelis hakim PTUN Jakarta Bambang Heriyanto menyebut pencabutan keputusan pembebasan bersyarat itu dilakukan tanpa melalui prosedur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Menurutnya, Pasal 24 ayat (4) menyebutkan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan direktur jenderal pemasyarakatan atas usulan kepala balai pemasyarakatan (bapas) melalui kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setempat. Adapun Pasal 24 ayat (5) mengatakan, sebelum mencabut pembebasan bersyarat, kepala bapas atau kepala LP/ rutan harus melakukan pemeriksaan terhadap napi yang bersangkutan. “Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (2). Majelis hakim berkeyakinan bahwa dari aspek prosedur pencabutan itu telah melanggar perundang-undangan,” ujarnya saat menyampaikan vonis di PTUN Jakarta kemarin.

Wakil Menkumham Denny Indrayana menghormati sekaligus menyayangkan putusan PTUN DKI Jakarta yang membatalkan SK Menkumham mengenai pengetatan remisi atau pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Dalam pandangannya, pengadilan tidak dapat menangkap kehausan masyarakat agar remisi dan pembebasan bersyarat tidak lagi diobral bagi koruptor.“Yang pasti, perjuangan antikorupsi tidak akan pernah berhenti sebagaimana pesan film Kita Vs Korupsi yang akan diputar malam ini (kemarin) di Kantor Kemenkumham,” ujar Denny dalam pesan singkatnya kemarin.

Denny mengaskan keyakinannya bahwa pengetatan pembebasan bersyarat napi korupsi adalah tindakan yang harus dilakukan dalam perjuangan Indonesia agar lebih antikorupsi karena memberi efek jera bagi pelaku korupsi.“Saat ini kebanyakan putusan bagi terpidana korupsi masih sangat ringan sehingga obral remisi dan pembebasan bersyarat tidak akan memberikan efek jera dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” tandasnya. Untuk diketahui, keputusan PTUN tersebut diberikan kepada penggugat tujuh napi korupsi yang diwakili kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra.

Mereka adalah Ahmad Hafiz Zawawi,Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,dan Hengky Baramuli. Ketiganya terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Kemudian Hesti Andi Tjahyanto dan Agus Widjayanto Legowo, terpidana kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU Sampit,serta Mulyono Subroto dan Ibrahim, terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Ketujuh terpidana tersebut sudah mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Menkumham pada kisaran November 2011.

Namun, keputusan pembebasan bersyarat tersebut dicabut oleh Menteri Amir Syamsuddin karena Kemenkumham mengambil kebijakan moratorium/pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, ketujuh kliennya harus dikeluarkan setelah ada putusan ini. Hakim telah mengabulkan permohonan agar pemberlakuan SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat itu ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Jika Menkumham ingin banding, mereka harus dibebaskan dulu,” ujar Yusril.

Dia menambahkan, putusan itu tidak hanya berlaku bagi ketujuh terpidana yang menggugat, tapi juga berlaku bagi napi lainnya.“Ini berimplikasi pada para napi lainnya,” kata mantan Menkumham itu. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendesak Menkumham Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana secara kesatria mengundurkan diri sebagai menteri dan wakil menkumham atas kekalahannya di PTUN soal moratorium remisi.“Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana secara kesatria harus mengundurkan diri sebagai menteri dan wakil menkumham terkait kekalahannya di PTUN soal moratorium remisi,”katanya di Jakarta kemarin.

Politikus Partai Golkar itu menandaskan, dari awal masyarakat sudah tahu bahwa kebijakan Kemenkumham politis dan ditujukan kepada Paskah Suzzeta untuk mencari muka ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang kemudian menuturkan, dalam rapat dengar pendapat Menkumham pernah berjanji tidak akan banding jika kalah.“Artinya, Menkumham sendiri tidak percaya diri.Harusnya,jika dia yakin kebijakannya benar, dia akan lawan/banding sampai titik darah penghabisan,” kata Bambang.


0 komentar: