Senin, 30 Januari 2012

Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Luwu Utara

Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Luwu Utara (Lutra) telah memeriksa 13 saksi atas laporan dugaan penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan Ruth Tely,Kepala Desa (Kades) Padang Balua, Kecamatan Seko.

Kepala Satreskrim Polres LutraAKPAbidin mengatakan, saat ini penyidik tinggal melakukan kunjungan lapangan sesuai rekomendasi Komisi III DPRD Lutra, beberapa waktu lalu. Selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan kasus ini layak dilanjutkan di tingkat pengadilan atau tidak.

“Salah satu kendala penyidikan adalah letak lokasi yang sulit dijangkau sehingga sedikit mengalami keterlambatan. Namun, polisi tetap akan bekerja maksimal sesuai kemampuan dan wewenang yang dimiliki,” paparnya. Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Lutra Andi Suriadi mendesak aparat Polres Lutra segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi III DPRD Lutra.

Pasalnya, rekomendasi tersebut sudah hampir setahun di tangan Polres Lutra, tapi hingga saat ini masih sebatas memeriksa saksi. “Bagaimana masyarakat mau melapor polisi. Rekomendasi DPRD saja yang sudah lengkap masih lambat ditindaklanjuti,” ujar mantan Ketua Komisi III DPRD Lutra ini.

Jika dilihat dari jumlah anggaran memang tidak terlalu besar. Hanya,dari proses hukum itu diharapkan akan menjadi efek jera, termasuk pembelajaran bagi kepala desa lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.


Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo meminta penjelasan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pengangkatan mantan narapidana kasus korupsi dua tahun,Fajar M Dyah, sebagai lurah Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Palopo.

Fajar M Dyah merupakan PNS pindahan dari Pemkab Luwu Utara (Lutra) ke Pemkot Palopo setelah menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Masamba, Lutra. “Kami (Komisi I) banyak menerima pengaduan dari masyarakat soal mutasi pejabat Palopo lalu,termasuk soal mantan narapidana kasus korupsi yang dilantik sebagai lurah Battang Barat,” ujar anggota Komisi I DPRD Palopo Frans Malimongan, kemarin.

Frans mengakui tidak ada aturan kepegawaian yang melarang mantan narapidana diangkat menjadi pejabat. Namun, dia berharap Beperjakat seharusnya memperhatikan rekam jejak PNS sebelum mengangkatnya sebagai pejabat publik, khususnya pada posisi lurah dan camat.

“Ini sama saja menciderai PNS lain yang sudah lama mengabdi di Pemkot Palopo. Mereka berharap adanya regenerasi pejabat.Tetapi,Baperjakat dan BKD malah menunjuk PNS dari luar, bahkan mantan narapidana. Keputusan itu juga berlawanan dengan pemberantasan korupsi di Palopo,” ungkap legislator PDIP ini.

Ketua Komisi I Halim Achmad mengaku, pihaknya akan segera memanggil Baperjakat, BKD,serta pihak terkait lain untuk membahas soal mutasi pejabat Palopo yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Pasalnya, terdapat juga kasus lain, seperti PNS yang belum sesuai kepangkatannya, tapi diangkat menjabat eselon II dan III.

Sementara itu, Ketua Baperjakat Palopo HM Jaya dan Kepala BKD Palopo Haidir Basir membantah pihaknya terlibat dalam pengusulan pejabat yang pada mutasi awal 2012.Sebanyak 317 pejabat yang dilantik saat itu sepenuhnya ditentukan Wali Kota Palopo HPA Tendriajeng.

Sementara itu,Kepala BKD Haidir Basir mengaku, pengangkatan PNS mantan narapidana korupsi tidak melanggar aturan kepegawaian. Semua PNS memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS lain dan dilindungi UUD 45.