Jumat, 04 Maret 2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12/2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12/2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah mulai diberlakukan kemarin. Pergub ini memperkuat surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri. Pemberlakuan pergub disampaikan langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto,Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara,Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Saeroji,Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Sugiyanto, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko, serta Ketua MUI Jabar Hafidz Usman.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjelaskan, diterbitkannya pergub larangan Ahmadiyah menindaklanjuti SKB 3 menteri yakni Menteri Agama,Jaksa Agung,dan Menteri Dalam Negeri. SKB 3 Menteri No 3/ 2008 berisi peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),serta masyarakat. “Dikeluarkannya pergub ini diawali risalah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada 2 Maret 2011.Pertemuan itu mendukung Pemprov Jabar menetapkan pergub larangan kegiatan jamaah Ahmadiyah di Jabar,” tegas Heryawan kemarin.

Menurut dia, maksud dan tujuan dikeluarkan pergub tersebut untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang, mengawasi aktivitas jamaah Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas menyimpang dari ajaran Islam, serta mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Di samping itu,membina jamaah Ahmadiyah dan mengajak jamaahnya kembali pada syariat agama Islam, serta meningkatkan koordinasi antara aparat pemerintah.Dalam pergub juga diatur beberapa larangan seperti melarang penganut Ahmadiyah beraktivitas menyimpang dari ajaran Islam.

“Aktivitas yang dilarang meliputi penyebaran ajaran secara lisan,tulisan,maupun melalui media elektronik, pemasangan papan nama organisasi di tempat umum, pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, dan lembaga pendidikan,” ungkapnya. Heryawan menegaskan, pergub turut melarang masyarakat bertindak anarkistis terhadap penganut Ahmadiyah. “Kami meminta pemkab/ pemkot di Jabar untuk melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi, termasuk oleh tokoh agama dan masyarakat,” ucapnya. Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto mengatakan,tetap akan menggunakan aturan berlaku dan pendekatan persuasif jika masih ada jamaah Ahmadiyah yang melanggar pergub.

”Jika aturan ini tidak bisa dilaksanakan, kami akan melakukan langkah-langkah tegas dengan aturan yang berlaku,” tandasnya. Juru bicara Ahmadiyah Wilayah Priangan Barat,Rafiq Ahmad, mengaku belum mendapatkan lampiran pergub tersebut. “Kami sangat menyesalkan tidak diundang, padahal kami yang dipermasalahkan. Seharusnya sebelum gubernur mengeluarkan pergub ini, undang kami supaya nantinya mengetahui. Jangan sepihak seperti ini,” ujarnya di Masjid Mubarok, Jalan Pahlawan,Kota Bandung,kemarin. Menurutnya, pergub yang baru saja dikeluarkan tidak berbeda dengan SKB 3 menteri yang telah lebih dulu ada.

“Kami akan patuhi pergub itu karena dilihat dari isinya tidak ada bedanya dengan SKB 3 menteri, hanya dalam pergub ini lebih terperinci. Jadi, tidak ada masalah bagi kami,” ungkap Rafiq. Pihaknya sudah melaksanakan apa yang diatur dalam pergub, di antaranya masjid mereka terbuka bagi masyarakat umum,tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah, dan tidak memasang papan nama atau atribut lain berkaitan dengan Ahmadiyah. “Kami sudah melakukanitusemua, tapikamiperlu kejelasan lagi seperti apa nanti pelaksanaannya,”katanya. Dengan terbitnya pergub ini,pihaknya segera menyosialisasikan kepada umatnya.

Hingga kini, jumlah pengikut Ahmadiyah di Jabar mencapai 10.000 orang. Sementara, Kabupaten Kuningan menjadi daerah yang memiliki jumlah pengikut Ahmadiyah terbanyak yaitu 5.000 orang. Di Bandung,terdapat tiga lokasi jamaah Ahmadiyah, di Masjid An-Nasir, Jalan Astanaanyar; Masjid Mubarak, Jalan Pahlawan; dan Masjid Fadhlullah, Jalan Cisaranten.Berdasarkan pantauan SINDO, petugas kepolisian terus berjaga di depan Masjid Mubarak.Menurut Rafiq, seusai insiden di Kecamatan Cikeusik,Kabupaten Pandeglang, Banten, setiap hari polisi berjaga di setiap masjid Ahmadiyah di Kota Bandung.

Bupati Garut Aceng HM Fikri menyatakan siap menindaklanjuti Pergub No 12/2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jabar. “Kita sikapi sama-sama bagaimana pergub ini sebagai kapasitas hukum.Aparatur yang ada di bawah sedang mencoba melaksanakannya,” ujar Aceng. Dia menambahkan tidak hanya pergub yang ditindaklanjuti secara serius, SKB 3 menteri juga telah ditaati oleh jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut.

“Dengan adanya SKB 3 menteri dan pergub ini sudah jelas bisa melindungi. Jadi jangan lantas bertindak semaunya sendiri,”tandasnya. Demikian catatan online SEO grandong tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12/2011.


0 komentar: