Senin, 27 Desember 2010

Penetapan Sultan Yogyakarta dan Paku Alam

Di balik ramainya dukungan Penetapan Sultan Yogyakarta dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata ada warga Yogyakarta yang tidak mendukungnya. Salah satunya berada di Kulon Progo.

Widodo, Koordinator Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, mengatakan tidak mendukung penetapan. "Rancangan Undang-undang Keistimewaan itu kepentingan siapa? Berbicara keistimewaan, apanya yang istimewa? Sementara tanah saya dan warga mau dijadikan tambang pasir besi dan rakyat mau digusur," ujar dia, Senin 27 Desember 2010.

Menurut Widodo, slogan "Tahta untuk rakyat itu sekarang jadi tahta untuk investor, pemodal asing," katanya.

Mujiran yang juga petani pesisir Kulon Progo mengatakan hal yang sama. "Saya tidak mendukung penetapan, kecuali dia gagalkan penambangan pasir besi yang akan menggusur lahan warga," kata Mujiran.

Dia mengklaim, semua warga pesisir Kulonprogo juga tidak mendukung penetapan. "Silakan tanya satu-persatu warga, tidak ada yang mendukung. Soalnya lahan hidup kami digusur. Yogya itu tidak istimewa. Mendukung itu sama sekali tidak menunjang," katanya.

Aspirasi tak mendukung penetapan ini sebelumnya pernah dilansir Partai Demokrat. Anas Urbaningrum, Ketua Umum Demokrat, mengistilahkannya sebagai aspirasi silent. "Ada aspirasi silent, ini yang harus kami lihat juga," katanya 18 Desember lalu.

Demokrat dikenal sangat mendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih, bukan ditetapkan. Aspirasi ini sudah berlangsung sejak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009. Demikian catatan online SEO grandong tentang Penetapan Sultan Yogyakarta dan Paku Alam.


Rabu, 15 Desember 2010

Sikap Ketua MK Mahfud MD

Tim investigasi kasus dugaan percobaan suap di Mahkamah Konstitusi atau MK merasa kecewa dengan Sikap Ketua MK Mahfud MD yang membeberkan soal temuan tim investigasi kepada publik. Hal tersebut akan menyebabkan banyak pihak menarik pernyataannya dan menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menelusuri kasus itu.

Hal itu disampaikan anggota tim investigasi, Adnan Buyung Nasution, Rabu (15/12/2010), dalam jumpa pers seusai bertemu dengan pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta.

"Saya kaget dan amat menyesalkan bahwa Ketua MK Mahfud MD membuka isi laporan investigasi yang baru berisi indikasi-indikasi. Padahal, laporan itu tidak bersifat pro yustisia atau berkekuatan hukum sehingga masih perlu ditelusuri KPK," ucap Buyung kepada para wartawan.

Dia menjelaskan, ketika tim merampungkan hasil penelusurannya, Mahfud meminta waktu lima hari untuk menjalankan rekomendasi tim untuk menyerahkan hasil temuan ke lembaga yang berwenang.

"Dalam benak saya, kami menunggu lima hari bersama Mahfud datang ke KPK bersama-sama untuk memberikan laporan tim, tapi beliau dengan niat bersih dan tujuan yang baik pula punya persepsi lain, yaitu membuka semua masalah ke publik," ucap Buyung.

Menurutnya, sikap Mahfud itu justru akan membuat orang-orang yang sebelumnya sudah memberikan keterangan kepada tim menarik pernyataannya.

"Orang-orang yang dalam pemeriksaan menyangkal, justru sekarang bilang tidak pernah merasa dihubungi dan bilang itu semua bohong. Bahkan seorang hakim konstitusi mengadu ke KPK dan juga menyatakan Refly, tidak seluruh tim, harus bertanggung jawab karena menyebarkan fitnah. Semua ini akan mempersulit KPK nanti," ungkap Buyung.

Anggota tim lainnya, Bambang Widjojanto, juga menyatakan, keterbukaan Mahfud MD membeberkan kepada publik soal temuan tim akan menyebabkan saksi-saksi kunci mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian di bawah lembaga pro yustisia.

"Jangan sampai tugas-tugas penting yang harus dilakukan KPK jadi terhambat karena sebagian info yang seharusnya didalami lebih dulu sudah dibuka ke publik sehingga timbul banyak masalah," kata Bambang. Demikian catatan online SEO grandong tentang Sikap Ketua MK Mahfud MD.


Kamis, 02 Desember 2010

gratifikasi terkait uang senilai Rp 25 miliar

Kondisi bahwa Gayus Halomoan Tambunan hanya mendapat sangkaan menerima gratifikasi terkait uang senilai Rp 25 miliar dinilai semakin membuktikan bahwa Polri tidak serius menangani kasus itu serta melindungi pihak-pihak tertentu. Gayus seharusnya dikenakan pasal menerima suap.

"Penegak hukum lagi-lagi mendesain untuk mengerdilkan permasalahan dan melokalisasi pihak-pihak yang takut dijerat hukum jika pasal yang dikenakan ke Gayus pasal suap," kata peneliti ICW Donald Fariz ketika dihubungi pada Kamis (2/12/2010).

Donald menilai, tidak wajar bila Gayus hanya dikenakan pasal gratifikasi jika melihat keterangan yang dia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut Donald, di BAP, Gayus sudah menyebut perusahaan mana saja yang memberi uang, dengan siapa berhubungan, siapa yang memberi, dan kapan uang itu diberi. "Sudah jelas semua," ujarnya.

Donald tidak sependapat dengan pernyataan Polri yang menyebut bahwa penyidik tidak dapat menemukan bukti adanya suap dari perusahaan. Menurut dia, "Mereka tidak mau membongkar kasus seterang-terangnya. Kalau sampai diproses sedetail-detailnya, khawatir akan menjerat banyak kelompok. Kalau soal kemampuan, saya yakin Polri mampu."

"Kalau sudah tidak mau, sebesar apa pun alat bukti akan jadi sesuatu yang tidak bernilai bagi mereka yang tidak mau mengungkap," tambah dia.

Seperti diberitakan, Polri masih menyidik kepemilikan uang Rp 25 miliar yang tersimpan di berbagai rekening Gayus. Menurut Polri, tidak ada fakta yuridis adanya suap saat Gayus bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penyidik mengenakan pasal gratifikasi. Demikian catatan online SEO grandong tentang gratifikasi terkait uang senilai Rp 25 miliar.


Rabu, 01 Desember 2010

tidak melanggar kode etik

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perjalanan delapan anggota Badan Kehormatan ke Yunani akhir Oktober lalu tidak melanggar kode etik. "Sudah kami klarifikasi, tidak ada pelanggaran," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Anis Matta.

Kasus studi banding ke luar negeri ini dilaporkan sejumlah LSM ke Badan Kehormatan DPR RI. Gayus Lumbuun, politisi PDIP yang jadi Ketua Badan Kehormatan, menerima laporan ini. Gayus bukan salah satu anggota Dewan yang ikut dalam lawatan itu.

Gayus kemudian mengusulkan pimpinan DPR dan fraksi merombak keanggotaan BK supaya delapan orang itu bisa diusut. Namun belakangan, justru Gayus yang diganti, sementara beberapa dari delapan orang yang dilaporkan bertahan di kursi mereka.

Soal kekecewaan PDI Perjuangan terkait fraksi lain yang tidak mengganti total wakil mereka di Badan Kehormatan, Anis menanggapi, "Saya kira seharusnya sudah selesai, bersikaplah lebih legowo. Kesepakatannya, fraksi menarik anggota masing-masing dan mengajukan lagi. Itu terserah fraksi."

Menurut Anis, dalam rapat konsultasi, disepakati semua fraksi menonaktifkan anggotanya di BK dan mengajukan lagi anggota yang ditunjuk. "Itu terserah fraksinya mengajukan lagi atau orang baru," katanya di Gedung DPR, Rabu, 1 Desember 2010.

Sementara itu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan solusi itu adalah yang terbaik. "Seluruh fraksi menarik, oke sudah kosong. Silakan masukkan nama. Siapa, terserah fraksi. Rupanya ada yang mengganti semua, PDIP," kata Priyo.

Menurut Priyo, Golkar dan Demokrat hanya mengganti sebagian. "Kami yakin orang yang dikirim itu yang terbaik," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP merasa kecele fraksi lainnya. Fraksi itu telah mengganti dua kadernya di Badan Kehormatan, yakni Gayus Lumbuun dan M. Nurdin. Sementara itu, fraksi lain tetap memasang wajah lama atau hanya mengganti sebagian. PDIP memprotes hal tersebut dengan menonaktifkan Ketua BK yang dilantik kemarin, M. Prakosa dan anggota Sri Rahayu. Demikian catatan online SEO grandong tentang tidak melanggar kode etik.